Kebijakan Tifatul memblokir konten-konten yang mengandung pornografi, sebelum diputuskan untuk dilanjutkan, harus dievaluasi. Misalnya, apakah pemblokiran ini berdampak positif terhadap sesuatu atau tidak. Apakah dampak yang dihasil sebanding dengan uang yang dikeluarkan, dsb.
Kalau tidak banyak gunanya, sebaiknya dana untuk melakukan pemblokiran dipakai untuk aksi positif saja (pemblokiran adalah aksi negatif). Logika yang dipakai seperti pada pengurangan subsidi BBM.
Sudah cukuplah, mentri-mentri yang menganggap bego rakyat. Parahnya lagi, rakyat Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Padahal di AS pun banyak juga bigotnya, yang kadar ke-bego-annya kadang sampai bikin saya ingin menembak diri saya sendiri, saking parahnya.
Sekarang harusnya jaman mentri yang tau rakyat punya potensi dan bantu agar potensi itu bisa berguna untuk negara.
Tapi ya itulah. Harus dilakukan riset terlebih dulu. Riset sangat penting untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sudah tepat, atau untuk melihat kebijakan apa yang kira-kira diperlukan.
Saya cukup optimis dengan urusan kemajuan riset di Indonesia. Karena di kabinet Jokowi ada mentri yang khusus menangani masalah pendidikan tinggi riset.
Kembali lagi ke mentri Rudiantara, menurut saya mentri ini harus "direvolusimentalkan"!
Nila sudah kembali.
ReplyDeleteHehe :D
Delete